Kitasepakat bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 bahwa Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourching) merupakan Objek PPh Pasal 23 sebagaimana hal tersebut juga terdapat pada aturan terbarunya pada PMK Nomor 141/PMK.03/2015. 257pmk 03-2008 peraturan menteri keuangan. nomor 257/pmk.03/2008 tanggal 31 desember 2008. tentang. perlakuan perpajakan atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap. menteri keuangan, LandasanHukum Pasal22 UU PPh. PMK No. 154/ PMK.03/ 2010. PMK No. 253/ PMK.03/ 2008. PPhPasal 22 PMKNomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 U U Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. PMK Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Ortax› Forums › PPh Pemotongan/Pemungutan › PMK NO 244/PMK.03/2008. Hi, teman - teman, saya bingung nih, di dalapm PMK no 244, disebutkan : "Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan sUndX. JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT 1 HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008Ditetapkan 31 Desember 2008Ditetapkan 31 Des 2008•Berlaku 1 Januari 2009•Berlaku 1 Jan 2009• status  Hanya untuk PelangganSudah memiliki akun? MasukHukumonline ProBerlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensifPRO PLUSRp bulan Semua Fitur Paket Professional Permintaan Terjemahan Peraturan Precedent Hukumonline Virtual DiscussionPROFESSIONALRp bulan Semua Fitur Paket Standard Terjemahan Peraturan Peraturan Konsolidasi Premium Stories Monthly Law Review MLR Indonesian Law Digest ILDSTANDARDRp bulan Indonesian Legal Brief ILB Daily Updates Bantuan Layanan Pencarian Peraturan Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent 2023 Hak Cipta Milik PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/ TENTANG PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN MENTERI KEUANGAN, Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pengbasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan; Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893; Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN. Pasal 1 Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sampai dengan jumlah seratus lima puluh ribu rupiah sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan. Pasal 2 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah sebulan atau dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. Pasal 3 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi. Pasal 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan Pajak Penghasilan bagi pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Pasal 5 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/ tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008 MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244/ 9 Des 2015 1410Oktalista Putridibaca 5798 kaliPeraturan Pajak - PPh 23PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244/ TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT 1 HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% dua persen dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud; bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan berwenang mengatur jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1Huruf c Angka 2Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893 Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT 1 HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008. Pasal 1 1 Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% dua persen dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 2 Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Jasa penilai appraisal; Jasa aktuaris; Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; Jasa perancang design; Jasa pengeboran drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi migas, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap BUT; Jasa penunjang di bidang penambangan migas; Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas; Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; Jasa penebangan hutan; Jasa pengolahan limbah; Jasa penyedia tenaga kerja outsourcing services Jasa perantara dan/atau keagenan; Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI; Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; Jasa pengisian suara dubbing dan/atau sulih suara; Jasa mixing film; Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa maklon; Jasa penyelidikan dan keamanan; Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; Jasa pengepakan; Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; Jasa pembasmian hama; Jasa kebersihan atau cleaning service; Jasa catering atau tata boga. 3 Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tariff pemotongan adalah lebih tinggi 100% seratus persen daripada tariff sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 2 1 Jasa penunjang di bidang penambangan migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 huruf f adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa Jasa penyemenan dasar primary cementing yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur; Jasa penyemenan perbaikan remedial cementing, yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong; Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air; Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; Penutupan sumur. Jasa pengontrolan pasir sand control, yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangakaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa; Jasa pengasaman matrix acidizing, yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan; Jasa peretakan hidrolika hydraulic, yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil; Jasa nitrogen dan gulungan pipa nitrogen dan coil tubing, yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur; Jasa uji kandung lapisan drill steam testing, penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi; Jasa reparasi pompa reda reda repair; Jasa pemasangan instalasi dan perawatan; Jasa penggantian peralatan/material; Jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur; Jasa mud engineering; Jasa well logging & perforating; Jasa stimulasi dan secondary decovery; Jasa well testing & wire line service; Jasa alat control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling; Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling; Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling; Jasa lainnya yang sejenis di bidang pegeboran migas. 2 Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 huruf g adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa Jasa pengeboran; Jasa penebasan; Jasa pengupasan dan pengeboran; Jasa penambangan; Jasa pengangkutan/system transportasi, kecuali jasa angkutan umum; Jasa pengolahan bahan galian; Jasa reklamasi tambang; Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah; Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum. 3 Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 huruf h adalah berupa Bidang aeronautika, termasuk Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara; Jasa penggunaan jembatan pintu avio bridge; Jasa pelayanan penerbangan; Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara didarat; Jasa penunjang lain di bidang aeronautika. b. Bidang non-aeronautika, termasuk Jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika. 4 Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 huruf t adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa disubkontrakkan, yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. 5 Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 huruf v adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelengaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008 MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI Selengkapnya DOWNLOAD DISINI Contoh Penghitungan KLIK DISINI ARTIKEL TERKAIT ARTIKEL TERPOPULER ARTIKEL ARSIP ARTIKEL TERBARU Langkah Pelaporan Realisasi Fasilitas PMK Nomor 44/PMK 03/2020Login ke alamat resmi login sesuai NPWP dan Password yang sudah terdaftar pada laman DJP Online dan masukkan captcha yang tertera pada layar utama login. Setelah berhasil login laman akan menampilkan menu Utama, kemudian pilih menu Layanan. Setelah masuk menu Layanan, laman akan menampilkan sub menu dari menu Layanan kemudian pilih eReporting Insentif Covid-19. - PadaselengkapnyaPajak E-Commerce PMK No 210/ ini, keberadaan internet menjadi salah satu hal penting untuk menunjang kegiatan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan perdagangan atau jual beli melalui internet atau online yang biasa disebut ARTIKEL TAGS Klinik Pajak. All Rights Reserved © 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/ Kategori PPh Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 31 Des 2008 Read Later PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244/ JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT 1 HURUF CANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILANSEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% dua persen dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud; bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan berwenang mengatur jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893 Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT 1 HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1 1 Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% dua persen dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 2 Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Jasa penilai appraisal; Jasa aktuaris; Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; Jasa perancang design; Jasa pengeboran drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi migas, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap BUT; Jasa penunjang di bidang penambangan migas; Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas; Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; Jasa penebangan hutan; Jasa pengolahan limbah; Jasa penyedia tenaga kerja outsourcing services Jasa perantara dan/atau keagenan; Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI; Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; Jasa pengisian suara dubbing dan/atau sulih suara; Jasa mixing film; Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa maklon; Jasa penyelidikan dan keamanan; Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; Jasa pengepakan; Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; Jasa pembasmian hama; Jasa kebersihan atau cleaning service; Jasa catering atau tata boga. 3 Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tariff pemotongan adalah lebih tinggi 100% seratus persen daripada tariff sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 2 1 Jasa penunjang di bidang penambangan migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 huruf f adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa Jasa penyemenan dasar primary cementing yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur; Jasa penyemenan perbaikan remedial cementing, yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong; Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air; Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; Penutupan sumur. Jasa pengontrolan pasir sand control, yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangakaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa; Jasa pengasaman matrix acidizing, yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan; Jasa peretakan hidrolika hydraulic, yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil; Jasa nitrogen dan gulungan pipa nitrogen dan coil tubing, yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur; Jasa uji kandung lapisan drill steam testing, penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi; Jasa reparasi pompa reda reda repair; Jasa pemasangan instalasi dan perawatan; Jasa penggantian peralatan/material; Jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur; Jasa mud engineering; Jasa well logging & perforating; Jasa stimulasi dan secondary decovery; Jasa well testing & wire line service; Jasa alat control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling; Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling; Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling; Jasa lainnya yang sejenis di bidang pegeboran migas. 2 Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 huruf g adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa Jasa pengeboran; Jasa penebasan; Jasa pengupasan dan pengeboran; Jasa penambangan; Jasa pengangkutan/system transportasi, kecuali jasa angkutan umum; Jasa pengolahan bahan galian; Jasa reklamasi tambang; Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah; Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum. 3 Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 huruf h adalah berupa Bidang aeronautika, termasuk Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara; Jasa penggunaan jembatan pintu avio bridge; Jasa pelayanan penerbangan; Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara didarat; Jasa penunjang lain di bidang aeronautika. Bidang non-aeronautika, termasuk Jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika. 4 Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 huruf t adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa disubkontrakkan, yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. 5 Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 huruf v adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelengaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik di Jakartapada tanggal 31 Desember 2008MENTERI KEUANGANttdSRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 141/ JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT 1HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAHBEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% dua persen dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893; MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT 1 HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1 1 Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% dua persen dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 2 Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri. 3 Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 a. untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan b. untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa; pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan; pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian reimbursement atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan. 4 Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sepanjang dapat dibuktikan dengan a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b angka 1; b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b angka 2; c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b angka 3; dan d. faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b angka 4. 5 Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 4, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 6 Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Jasa penilai appraisal; Jasa aktuaris; Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; Jasa hukum; Jasa arsitektur; Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape; Jasa perancang design; Jasa pengeboran drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi migas, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap; Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi migas; Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi migas; Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; Jasa penebangan hutan; Jasa pengolahan limbah; Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli outsourcing services; Jasa perantara dan/atau keagenan; Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI; Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI; Jasa pengisian suara dubbing dan/atau sulih suara; Jasa mixing film; Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder; Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website; Jasa internet termasuk sambungannya; Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program; Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara; Jasa maklon; Jasa penyelidikan dan keamanan; Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan; Jasa pembasmian hama; Jasa kebersihan atau cleaning service; Jasa sedot septic tank; Jasa pemeliharaan kolam; Jasa katering atau tata boga; Jasa freight forwarding; Jasa logistik; Jasa pengurusan dokumen; Jasa pengepakan; Jasa loading dan unloading; Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis; Jasa pengelolaan parkir; Jasa penyondiran tanah; Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan; Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit; Jasa pemeliharaan tanaman; Jasa pemanenan; Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan; Jasa dekorasi; Jasa pencetakan/penerbitan; Jasa penerjemahan; Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; Jasa pelayanan kepelabuhanan; Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; Jasa pengelolaan penitipan anak; Jasa pelatihan dan/atau kursus; Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM; Jasa sertifikasi; Jasa survey; Jasa tester, dan Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 7 Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% seratus persen daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 8 Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan penentuan jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 adalah sesuai contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 2 1 Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 6 huruf i adalah jasa penunjang berupa a. Jasa penyemenan dasar primary cementing yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur; b. Jasa penyemenan perbaikan remedial cementing, yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong; Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air; Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; dan Penutupan sumur. c. Jasa pengontrolan pasir sand control, yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa. d. Jasa pengasaman matrix acidizing, yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan; e. Jasa peretakan hidrolika hydraulic, yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil; f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa nitrogen dan coil tubing, yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur; g. Jasa uji kandung lapisan drill steam testing, penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi; h. Jasa reparasi pompa reda reda repair; i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan; j. Jasa penggantian peralatan/material; k. Jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur; l. Jasa mud engineering; m. Jasa well logging dan perforating; n. Jasa stimulasi dan secondary decovery; o. Jasa well testing dan wire line service; p. Jasa alat control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling; q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling; r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling; s. Jasa directional drilling dan surveys; t. Jasa exploratory drilling; u. Jasa location stacking/positioning; v. Jasa penelitian pendahuluan; w. Jasa pembebasan lahan; x. Jasa penyiapan lahan pengeboran seperti pembukaan lahan, pembuatan sumur air, penggalian lubang cadangan, dan lain-lain; y. Jasa pemasangan peralatan rig; z. Jasa pembuatan lubang utama dan pembukaan lubang rig; aa. Jasa pengeboran lubang utama dengan mesin bor kecil; ab. Jasa penggalian lubang tambahan; ac. Jasa penanganan penempatan sumur dan akses transportasi; ad. Jasa penanganan arus pelayanan service line dan komunikasi; ae. Jasa pengelolaan air water system; af. Jasa penanganan rigging up dan/atau rigging down; ag. Jasa pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya lain seperti peralatan tools, perlengkapan equipment dan kelengkapan lain; ah. Jasa penyelaman dan/atau pengelasan; ai. Jasa proses completion untuk membuat sumur siap digunakan; aj. Jasa pump fees; ak. Jasa pencabutan peralatan bor; al. Jasa pengujian kadar minyak; am Jasa pengurusan legalitas usaha; an. Jasa sehubungan dengan lelang; ao. Jasa seismic reflection studies; ap. Jasa survey geomagnetic, gravity, dan survey lainnya; dan aq. Jasa lainnya yang sejenis yang terkait di bidang pengeboran, produksi dan/atau penutupan pertambangan minyak dan gas bumi migas. 2 Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 6 huruf j adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa Jasa pengeboran; Jasa penebasan; Jasa pengupasan dan pengeboran; Jasa penambangan; Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali Jasa angkutan umum; Jasa pengolahan bahan galian; Jasa reklamasi tambang; Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah; Jasa mobilisasi dan/atau demobilisasi; Jasa pengurusan legalitas usaha; Jasa peminjaman dana; Jasa pembebasan lahan; Jasa stockpiling; dan Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum. 3 Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 6 huruf k adalah berupa a. Bidang aeronautika, termasuk Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara; Jasa penggunaan jembatan pintu avio bridge; Jasa pelayanan penerbangan; Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat; dan Jasa penunjang lain di bidang aeronautika. b. Bidang non-aeronautika, termasuk. Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; dan Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika. 4 Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 6 huruf ab adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa disubkontrakkan, yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. 5 Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 6 huruf ad adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. 6 Jasa freight forwarding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 6 huruf ak adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. Pasal 3 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/ tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 tiga puluh hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 24 Juli 2015MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,ttdBAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 27 Juli 2015MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, H. LAOLYBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1086

pmk 244 pmk 03 2008